Upaya-Upaya dan Tantangan Diplomasi Indonesia Terhadap Penanggulangan Isu Terorisme di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1.      Latar Belakang Masalah

Isu terorisme semakin berkembang sejak peristiwa pemboman gedung WTC di Amerika pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa pemboman itu tidak hanya berdampak bagi Negara Amerika saja tetapi juga menyebar ke banyak Negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan titik awal konsen Indonesia terhadap isu terorisme.

Sejak peristiwa pemboman gedung WTC, aksi terorisme pun terjadi di Indonesia. Misalnya saja peristiwa Bom Bali, pemboman Hotel Ritz Carlton. Tentu hal ini mengganggu ketertiban, keamanan dan pertahanan Indonesia. Sehingga pada saat ini isu terorisme menjadi agenda keamanan dan pertahanan nasional Indonesia.

Dalam menjalankan agenda nasional tersebut pemerintah Indonesia menjalankan upaya diplomasi secara soft power maupun dengan tindakan-tindakan hukum yang bersifat tegas terhadap kasus-kasus terorisme. Hal tersebut sudah menunjukkan sikap konsen pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme. Namun, aksi-aksi terorisme di Indonesia masih saja tumbuh subur dengan masih banyaknya kelompok-kelompok radikal yang mengusung semangat terorisme. Karena dalam lingkungan internal dometik Indonesia pun masih terdapat tantangan bagi pelaksanaan diplomasi Indonesia untuk menanggulangi isu terorisme.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok terorisme yang berada di wilayah Indonesia mempunyai koneksi terhadap kelompok-kelompok terorisme Internasional. Hal ini menjadi memaksa upaya diplomasi Indonesia ke lingkungan eksternal pula. Tentunya akan semakin banyak dan semakin kompleks tantangan-tantangan yang dihadapi.

Sehingga dalam makalah ini para penulis mencoba mengkaji upaya-upaya dan tantangan pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap penanggulangan isu terorisme. Pembahasan tersebut terangkum dalam makalah yang berjudul  Upaya-Upaya dan Tantangan Diplomasi Indonesia Terhadap        Penanggulangan Isu Terorisme di Indonesia”

  1. 2.      Rumusan Masalah

Dalam makalah ini para penulis mencoba membahas permasalahan mengenai :

  1. Bagaimana upaya-upaya dan tantangan diplomasi Indonesia terhadap penangggulangan isu terorisme di Indonesia?

BAB II

KERANGKA TEORI

 

  1. 1.      Decision Making Process Theory

Decision Making Process—Proses pembuatan keputusan, akan sangat erat berkaitan dengan konsep koalisi, counter koalisi, tawar-menawar, adanya kecurigaan dalam prosesnya pun akan menghambat optimalisasi keputusan yang harus diambil oleh sebuah Negara.

Berdasarkan tulisan GT Allison (1971) mengenai esensi dari sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah Negara dapat digambarkan bahwa :

  1. Unit dasar analisa : Tindakan pemerintah merupakan sebuha pilihan dan keputusan. Pemerintah yang merepresentasikan sebuah Negara akan memilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan dan kepentingannya.
  2. Konsep dasar :

ü Actor : Pemerintah/Negara sebagai actor akan bersifat rasional dan mempunyai satu suara dalam menentukan sebuah keputusan. Aktor tersebut mempunyai satu set tujuan yang spesifik,  satu set pilihan yang dapat digunakan, dan estimasi dari konsekuensi yang akan dihadapi.

ü Problems : Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah/Negara merupakan respon terhadap suatu masalah yang spesifik.

ü Action as Rational Choice : Komponen-komponen yang termasuk di dalamnya adalah :

i)          Cita-cita dan tujuan

ii)        Pilihan

iii)      Konsekuensi

iv)      Pilihan untuk memaksimalkan nilai yang akan diperoleh : actor rasional akan memilih alternative pilihan yang interval antara nilai dari cita-cita dan tujuan yang ingin diraih dengan konsekuensi yang harus ditanggung paling tinggi. (maximizing benefits minimizing cost)

Di Indonesia arus decision making process dalam mengambil kebijakan (khususnya mengenai isu terorisme) dapat digambarkan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menhan

Menlu

TNI AD

Menkopolkam

POLRI

 

 

  1. 2.      Theory of Diplomacy

Menurut Harold Nicolson diplomasi merupakan kebikaksanaan Luar Negeri, negosiasi dan mekanisme jalan keluar dalam konflik yang dilakukan dengan negosiasi serta badan-badan yang menangani masalah-masalah internasional.

 

Smart power Joseph S. Nye :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

  1. 1.      Isu Terorisme di Indonesia

Serangan teroris yang dilakukan melakukan upaya pemboman gedung WTC pada tanggal 11 September 2011 telah mengubah paradigma keamanan global. Terorisme menjadi ancaman bagi keamanan di setiap Negara. Sebagai ancaman yang nyata, terorisme menjadi ancaman bagi keamanan manusia dan kehormatan Negara.

Tragedi WTC tersebut memunculkan perspektif negative terhadap Islam yang pada akhirnya menyalahkan Islam atas peristiwa terror tersebut. Hingga muncul anggapan bahwa Islam diidentikkan dengan kekerasan. Tentunya hal yang demikian menjadi permasalahan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim sekaligus Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Paska pemboman gedung WTC, aksi terorisme pun kerap kali terjadi di Indonesia antara lain :

  • Ø 1998    :    Pemboman Gedung Atrium Senen, Jakarta;
  • Ø 1999    :    Pemboman di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal, Jakarta;
  • Ø 2000    :    Pemboman di Gereja GKPI, Gereja Katolik Medan dan di rumah Kedubes Filipina;
  • Ø 2001    :    Pemboman di beberapa gereja di malam natal;
  • Ø 2002    :    Pemboman di Kuta Bali dan Mc Donald Makassar;
  • Ø 2003    :    Pemboman di Hotel JW Marriot;
  • Ø 2004    :    Pemboman di Kedubes Australia;
  • Ø 2005    :    Pemboman Bom Bali II.

Aksi-aksi terror tersebut tentu akan mengancam stabilitas politik dan keamanan yang akan pula menghambat kelancaran pembangunan nasional. Intensitas aksi terorisme di Indonesa tersebut menunjukkan adanya mata rantai antara kelolmpok teroris dalam dan luar negeri. Namun, keberadaan jaringan teroris sulit untuk dilacak sehingga sulit sekali untuk melakukan upaya pencegahan dan penangkalan terhadap isu terorisme.

Ekses yang lebih jauh dari kondisi  ini adalah situasi pertahanan dan ketahanan nasional Indonesia menjadi tidak stabil dan ini selanjutnya menimbulkan ketakutan tidak saja bagi warga negara Indonesia sendiri tetapi juga terlebih lagi bagi warga asing untuk mengunjungi, melakukan aktifitas bisnis, ataupun menetap  di Indonesia.

Banyaknya peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menyebabkan pencitraan Indonesia menjadi jelek di mata dunia internasional. Tidak salah jika kemudian Indonesia aktif dalam upaya-upaya untuk memperbaiki citra Indonesia atas stereotip negatif tadi.

 

  1. 2.      Upaya-upaya Diplomasi yang Dilaksanakan

Pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam memereangi terorisme adalah sebagai berikut :

  1. Perang melawan terorisme merupakan kebutuhan mendesak yang dilaksanakan untuk melindungi kedaulatan NKRI dan keselamatan warga negara Indonesia serta warga negara lain yang berada di Indonesia.
  2. Dalam pelaksanaan pemberantasan aksi terorisme, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
  3. Dalam penggunaan kekuatan pertahanan, yakni TNI untuk menumpas terorisme, tidak bersifat diskriminatif, dalam arti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan teror akan dihadapi tanpa melihat latar belakang etnis, agama dam golongannya.
  4. Terorisme yang bersifat internasional maupun lokal atau yang saling bekolaborasi, dalam mengatasinya dilakukan upaya secara terpadu dan terkoordinasi secara lintas instansi dan lintas negara.

Dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan di atas, secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat mendahului (preemtif), mencegah (preventif), dan menindak (represif).

 

  1. a.      Upaya Penanganan Secara Internal

ü Bentuk Diplomasi

i)     Diplomasi Publik

“Public Diplomacy is the effort for one nation to influence public or elite opinion of another nation for the purpose of turning the policy of the target nation to advantage.” (Evan Potter, 2002-2003)

Sedangkan inti dari diplomasi public merupakan alur informasi dan ide lintas Negara. (Dean Edmund A. Gullion of Fletcher School, 1965)

Direktorat Diplomasi Publik Indonesia didirikan pada tahun 2002 dengan tugas pokok aksi :

Melaksanakan tugas di bidang diplomasi public untuk mendapatkan dukungan public di dalam dan di luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, social budaya serta isu-isu aktual dan strategis.

Diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan isu terorisme adalah mencetuskan deterrent effect terhadap isu terorisme sendiri. Deterrent effect dirasakan sebagai salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi atau meminimalisir ruang gerak terorisme. Opini publik yang dibentuk adalah terorisme merupakan suatu common enemy. Isu bahwa terorisme merupakan common enemy harus ditempuh melalui sosialisasi dan menyamakan persepsi publik bahwa terorisme sangat merugikan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

ii)   Interfaith Dialogue

Upaya Interfaith Dialogue merupakan suatu upaya kerjasama dan interaksi posirif antara orang-orang yang berbeda agama dan spiritual. Tujuannya adalah untuk saling memahami nilai-nilai, persamaan yang ada dalam ajaran masing-masing agama dan berkomitmen terhadap dunia untuk menciptakan perdamaian antar umat beragama. Interfaith dialogue ini merupakan salah satu kegiatan yang tergolong second track diplomacy.

 

ü Produk Hukum

i)     UU No. 3 Th. 2002 Pasal 17

ii)   Perpu No. 1 Th. 2002

iii) Perpu No.2 Th. 2002

iv) Inpres No.4 Th. 2002

v)   SK Menko Polkam No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Antiterorisme.

vi) UU No. 15 Th. 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme)

UU ini merupakan kebijakan legislative dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.

vii)     UU No. 34 Th. 2004

Bahwa tugas TNI diantaranya adalah mengatasi terorisme.

 

ü  TNI dan POLRI

TNI dan POLRI kini telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya.

Di tubuh POLRI telah dibentuk pula Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT).

ü  Telah dibentuk pula Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang bersifat adhoc.

 

  1. b.      Eksternal

ü Kerjasama Kontra Terorisme RI-Malaysia

Kedua Negara bersepakat untuk meningkatkan program-progrma kerjasama melalui pertukaran informasi intelijen dan melakukan operasi intelijen yang dilakukan secara bersama oleh TNI dan Tentara Diraja Malaysia (TDM).

Antara TNI dan TDM pun melakukan latihan gabungan bersama angkatan masing-masing Negara, melakukan patrol bersama dan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos pengamanan bersama di sepanjang perbatasan darat RI-Malaysia.

ü Kerjasama Tingkat ASEAN

Gagasan ASEAN Security Community disertai dengan adanya proposal Asean Security Community Plan of Action merupakan satu upaya dari Negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat pertahanan masing-masing Negara terlingkup di dalamnya mengenai isu terorisme.

ü Kerjasama antara Indonesia dan UNOV ( United Nations Office at Vienna)

Antara Indonesia dan UNOV telah sepakat meningkatkan kerjasama dalam counter terorisme. Komitmen tersebut dinyatakan pada saat penyerahan surat kepercayaan/Credentials Letter Dubes RI Wina kepada Dirjen Kantor PBB di Wina pada tanggal 23 Maret 2010.

 

  1. 3.      Tantangan Terhadap Diplomasi Indonesia (allend)
    1. a.      Internal

Tantangan secara internal meliputi ketidakstabilan dan keberagaman sosial masyarakat secara domestik. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara yang baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan keseragaman antar umat beragama serta menjaga makna kebebasan itu sendiri bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari penekanan terhadap isu-isu terorisme yang melanda Indonesia hingga berujung kejadian-kejadian terror yang membuat stabilitas negara baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan bahkan merasuki aspek budaya yang bila tidak ditanggulangi secara efektif dan menyeluruh akan menyebabkan pandemic yang mengakar dan semakin mengancam keselarasan berbangsa dan bernegara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, peran moderasi antara pemuka agama, masyarakat, dan juga pemerintah dirasa sangat perlu dan sangat ditentukan bagaimana berfikir keras dan menanggapi permasalahan tersebut agar menjadi solusi yang terpenting untuk menyebarkan pengaruh positif kepada masyarakat Indonesia agar lebih menyadari makna beragama, berpaham, dan bermasyarakat sebagai wujud kesadaran bangsa untuk menggerakkan Indonesia kearah yang lebih baik dan tidak bersifat pengerusakkan bangsa sendiri (self destruction) yang akan berujung pada kehancuran internal bagi negara Indonesia.

Sehingga beberapa factor yang menjadi tantangan upaya Indonesia secara internal dalam manangani isu terorisme adalah sebagai berikut :

  1. Ketidakstabilam kondisi masyarakat Indonesia
  2. Keberagaman Sosial-Budaya masyarakat Indonesia
  3. Banyaknya kelompok keagamaan yang radikal
  4. Suburnya Radikalisme agama di Indonesia
  5. Upaya moderasi Islam
  6. Masih lemahnya kekuatan hukum Indonesia
  7. Upaya diplomasi publik dan interfaith dialogue belum mencakup seluruh golongan

 

  1. b.      Eksternal

Secara eksternal, dipahami bagaimana kemampuan Indonesia sendiri dalam memperoleh hal-hal positif untuk kemajuan bangsa dan negara di mata internasional menyangkut isu-isu terorisme tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa faktor diplomasi Indonesia di dunia internasional menjadi penunjang yang utama dan prioritas penting untuk mewujudkan kebutuhan, kesanggupan, kemahiran, hasil dan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang berkenaan dengan terorisme di Indonesia dan juga dunia internasional. Dukungan penuh Indonesia terhadap kampanye anti terorisme dunia pun tak lepas dari faktor sistemik dalam isu-isu dunia. Disini, peran Indonesia dalam dukungannya untuk memberantas terorisme sangat patut untuk diakui. Terlebih Indonesia dengan jelas dan terbuka mengikuti aturan-aturan dan visi misi yang dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempengaruhi Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkait aspek keamanan dan ketahanan negara dalam memasuki ancaman baru, yaitu terorisme. Selain itu, dituntut pula kinerja pemerintah melewati diplomasinya untuk serta merta menarik perhatian dunia internasional dalam keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalah terorisme tersebut. Upaya itu harus dilakukan demi semakin memperkokoh kinerja dan kesiapan Indonesia dalam kesanggupannya untuk memberantas terorisme itu sendiri. Yang paling didekatkan adalah kerjasama dalam menjaga wilayah perbatasan dan koneksi intra-negara dalam proses intelejen yang melibatkan badan intelejen negara masing-masing dan kepolisian. Hal itu semakin mempermudah dan mempersempit ruang gerak terorisme yang ditenggarai sudah menyebarkan jaringan hingga mancanegara. Lebih ditekankan lagi adanya kerjasama dalam penyesuaian dan pertukaran informasi dalam bidang teknologi dan simulasi untuk semakin mempersiapkan diri dalam menghadapi terror yang menyangkut wilayah regional ataupun domestic. Dengan itu, tantangan Indonesia jelas mewujudkan kesepahaman dan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang jelas perannya dalam mendukung pemberantasan teroris di wilayah NKRI maupun regional dan internasional agar mendapat pengakuan dunia bagaimana keseriusan dalam sebuah awal tahapan diplomasi yang membuahkan hasil yang sangat positif untuk kemajuan bangsa dan pengakuan internasional atas kinerja negara Indonesia tersebut. Itulah mengapa peran diplomasi Indonesia dengan intensitas dan cepat tanggap (pro-aktif) dalam kepekaan isu-isu terorisme menjadi satuan alat pelaksana terpenting dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan kaidah-kadah yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia.

Sehingga beberapa factor yang menjadi tantangan upaya Indonesia secara internal dalam manangani isu terorisme adalah sebagai berikut :

  1. Kualitas dan kemampuan diplomasi Indonesia.
  2. Upaya Indonesia untuk meyakinkan Negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang aman dari sarang terorisme
  3. Semakin suburnya kelompok-kelompok teroris di penjuru dunia
  4. Upaya penciptaan citra nasional Indonesia atas isu terorisme
  5. Kesuksesan upaya counter terorisme Indonesia di mata dunia

BAB IV

PENUTUP

  1. 1.      Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yang      merepresentasikan sebuah Negara akan memilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan dan kepentingannya.

Dapat dibedah dalam isu terorisme di Indonesia bahwa :

ú  Actor : Pemerintah/Negara Indonesia sebagai actor akan bersifat rasional.

ú  Problems : Isu terorisme yang melanda Indonesia.

ú  Actions as rational choice :

*      Cita-cita dan tujuan : ikut melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan           kemerdekaan

*      Pilihan : Hard power, Soft Power, Smart Power

*      Konsekuensi

*      Pilihan : Negara sebagai aktor yang rasional   akan mengambil pilihan                                  yang  maximizing benefits and minimazing cost.

 

Indonesia pun mengkombinasikan antara penggunaan hard power, soft power dan smart power. Di mana Indonesia menerakan soft power melalui cara diplomasi public dan interfaith dialogue juga kerjasama-kerjasama dengan Negara lain dan institusi regional maupun internasional.

Sedangkan Indonesia juga mengeluarkan produk-produk hukum guna menjalankan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap tindak terorisme.

 

Upaya Penanganan Kasus Terorisme

Internal

Eksternal

Diplomasi Publik Kerjasma Kontra Terorisme RI – Malaysia
Interfaith Dialogue Kerjasama tingkat ASEAN
Mengeluarkan aturan-aturan hukum Kerjasma Indonesia dengan UNOV

 

 

Tantangan Penanganan Kasus Terorisme

Internal

Eksternal

Ketidakstabilam kondisi masyarakat Indonesia Kualitas dan kemampuan diplomasi Indonesia.
Keberagaman Sosial-Budaya masyarakat Indonesia Upaya Indonesia untuk meyakinkan Negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang aman dari sarang terorisme
Banyaknya kelompok keagamaan yang radikal

 

Semakin suburnya kelompok-kelompok teroris di penjuru dunia
Suburnya Radikalisme agama di Indonesia

 

Upaya penciptaan citra nasional Indonesia atas isu terorisme
Upaya moderasi Islam

 

Kesuksesan upaya counter terorisme Indonesia di mata dunia
Masih lemahnya kekuatan hukum Indonesia  
Upaya diplomasi publik dan interfaith dialogue belum mencakup seluruh golongan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku :

Bandoro, Bantarto. 2003. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme : Pro-Aktif Namun Hati-hati.  Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.

Ed. By Jan Melissen. 2005. The New Public Diplomacy – Soft Power in International Relations. New York : Palgrave MacMillan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Th. 2002.

Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY – JK. Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Th. 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th. 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Th. 2002.

Undang-Undang Republik Indonesa No. 15 Th. 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Th. 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Th. 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Waluyo, Sapto. 2007. Indonesia’s Predicament on Counterterrorism Policy in The Era of Democratic Transition. Spanyol : UNISCI Discussion Paper.

Wight, martin Ed. By Gabriele Wight and Brian Porter. 1962. International Theory The Three Traditions. London : Leicester University Press.

 

Jurnal :

Allison, GT. 1969. Conseptual Models and The Cuban Missile Crisis. American Political Science Association.

__________. 1971. The Essence of Decision.

 

Data Internet :

Direktorat Diplomasi Publik Indonesia Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Diplomasi Publik Indonesia. www.deplu.go.id.

Elvnapit. Kompasiana : Diplomasi Publik Indonesia. 21 April 2010. http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/diplomasi-publik-indonesia-1/

The Global Review : Indonesia dan UNOV Sepakat Eratkan Kerjasama Counter Terorisme dan Pemberantasan HIV/AIDS. 25 Maret 2010. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1548&type=15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: