“Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Konflik Di Semenanjung Korea : Keterlibatan Indonesia Dalam Six Party Talks 2003-2010.”

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.      Latar Belakang Masalah

Six Party Talks merupakan mekanisme perundingan multilateral yang terdiri dari enam Negara. Adapun enam Negara yang tergabung dalam perundingan Six Party Talks yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Perundingan ini difasilitasi oleh Pemerintah China sebagai upaya untuk mencari solusi secara damai mengenai isu nuklir di Semenanjung Korea. Terbentuknya perundingan ini dikarenakan oleh Korea Utara tidak menyepakati perundingan non-proliferasi nuklir pada tahun 2003.

Masalah nuklir Korea Utara merupakan sebuah ancaman besar bagi Negara-negara di kawasan Asia Timur. Yang mana kita tahu empat dari enam anggota perundingan tersebut adalah Negara di kawasan Asia Timur, sudah tentu Negara-negara tersebut memunyai kepentingan untuk menjaga keamanan nasionalnya dalam perundingan tersebut. Sedangkan  Amerika dan Rusia merupakan dua Negara yang menaruh perhatian pada masalah non-proliferasi senjata nuklir.

Dari deskripsi singkat di atas tergambar bahwa normatifnya sebuah negara akan bereaksi terhadap suatu isu atau konflik jika isu atau konflik tersebut mengancam keamanan nasionalnya. Dan sudah jelas, enam Negara yang tergabung dalam perundingan tersebut memiliki motif masing-masing. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Realita yang terjadi adalah Indonesia ikut memberikan dukungan dan kontribusi positif terhadap perundingan six party talks, meskipun Indonesia bukanlah anggota dari perundingan six party talks. Selain itu, Korea Utara belum pernah menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Korea Utara baik-baik saja bahkan ada upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua Negara tersebut. Anomali inilah yang membuat penulis tertarik untuk menyusun makalah dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Konflik Di Semenanjung Korea : Keterlibatan Indonesia Dalam Six Party Talks 2003-2010.”

 

  1. 2.      Rumusan Masalah

Dalam makalah ini akan dibahas permasalahan tentang :

1)      Mengapa Indonesia Mendukung dan Memberikan Kontribusi Positif Atas Perundingan Six Party Talks?

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. 1.      Penjelasan Singkat Tentang Six Party Talks

Seperti penjelasan singkat sebelumnya, perundingan six party talks merupakan perundingan yang dibentuk atas reaksi Negara-negara anggota atas sikap Korea Utara yang tidak mau menyepakati perjanjian non-proliferasi nuklir. Tujuan perundingan ini adalah untuk mencapai resolusi secara damai atas program pengembangan nuklir Korea Utara berdasarkan konsen keamanan.

Perundingan six party talks mulai diagendakan sejak Agustus 2003. Perundingan ini diselenggarakan karena pada Oktober 2002 Pemerintahan United States dan Central Intelligence Agency (CIA) bersepakat bahwa Pyongyang—Ibu Kota Negara Korea Selatan telah mengembangkan program uranium—bahan baku pembuatan bom. Menurut Washington, perilaku Pyongyang ini telah melanggar 1994 Agreed Framework.[1]

Korea Utara berjanji akan menghentikan program pengembangan uraniumnya jika Pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan bilateral talks dan menormalisasi hubungan antara keduanya. Ketika Washington tidak mengindahkan permintaan ini, Korea Utara keluar dari perjanjian Non-proliferation Nuclear Treaty (NPT).[2] Ketegangan semakin memuncak ketika terjadi penangkapan pesawat mata-mata Amerika Serikat oleh pesawat tempur Korea Utara di Laut Jepang pada Maret 2003. Akhirnya Pemerintah Amerika Serikat, Korea Utara dan China mengadakan trilateral talks di Beijing pada April 2003. Perundingan inilah yang menjadi cikal bakal six party talks dengan melibatkan beberapa aktor lain yaitu Korea Selatan, Jepang dan Rusia.

Hingga saat ini pertemuan antar Negara anggota Six Party Talks sudah beberapa kali dilakukan. Rincian kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

1)      Perundingan Six Party Talks  putaran pertama dilakukan pada bulan Agustus 2003 di Beijing. Dalam perundingan ini mulai digaungkan tujuan dari Six Party Talks  yaitu penggunaan prinsip damai dalam mengatasi isu nuklir melalui negosiasi.

2)      Perundingan Six Party Talks putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 25-28 Februari 2004. Dalam perundingan ini dibicarakan masalah resolusi damai dalam menangani program nuklir sebagai landasan menjaga stabilitas perdamaian di Asia Timur Laut. Selain itu, disepakati juga bahwa denuklrisasi di Asia Timur Laut merupakan tujuan umum dari perundingan Six Party Talks. (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0402.html., The Second Round of the Six-Party Talks (Overview and Evaluation))

3)      Perundingan Six Party Talks putaran ketiga dilaksanakan pada tanggal 23-26 Juni 2004. Dalam perundingan ini terjadi perbedaan pandangan antara Korea Utara dengan Negara anggota yang lain mengenai denuklirisasi. Korea Utara berpandangan bahwa denuklirisasi nuklir hanya melucuti persenjataan berbasis nuklir tidak termasuk dalam program pengembangan uranium. Sedangkan Negara anggota yang lain untuk menghentikan juga program pengemabangan uranium. (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html., Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues)

4)      Pada bulan September 2004, Korea Utara menolak menghadiri Perundingan Six Party Talks putaran keempat yang diselenggaran dalam dua tahap di Beijing. Tahap pertama dimulai sejak 26 Juli hingga 7 Agustus pada tahun 2005. Dan tahap kedua dilaksanakan sejak 13-19 September 2005. Penolakan tersebut dikarenakan oleh “hostile” policy of  United States.[3] Dinyatakan juga bahwa Pemerintah Korea Utara menegaskan kembali komitmennya untuk tidak menerima atau menyebarkan senjata nuklir sesuai dengan 1992 Joint Declaration of the Denuclirization of the Korean Peninsula.[4] (Xinhua News Agency, 19 September 2005)

5)      Perundingan Six Party Talks putaran kelima dilaksanakan di Beijing pada tanggal 19 September 2005. Tujuan perundingan tersebut adalah perdamaian dan menjaga stabilitas di daerah Semenanjung Peninsula dan di kawasan Asia Timur dengan mengonsentrasikan kegiatan denuklirisasi. Dalam perundingan tersebut disepakati beberapa kesepakatan, yaitu :

a. melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan cara damai;

b. menghargai kedaulatan masing-masing Negara, dengan menjaga perdamaian bersama, dan melakukan normalisasi hubungan antar Negara-negara tersebut;

c. mempromosikan kerjasama ekonomi di bidang energy, perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral;

d. antar Negara anggota saling berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan perundingan ini, Pyongyang bersepakat untuk menghentikan program nuklirnya, kembali bergabung dalam Six-Party Talks serta memperbolehkan International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk kembali mengawasi Pyongyang. Sebagai imbalannya Korea Utara akan mendapatkan makanan dan bantuan energi dari Negara anggota yang lain. Korea Utara pun akan menormalisasikan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Jepang serta melakukan negosiasi secara damai mengenai masalah Semenanjung Korea. Namun, Korea Utara melanggar kesepakatan ini dengan melakukan uji coba missil pada Juli 2006 dan uji coba nuklir pada Oktober 2006. (http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm, Six-Party Talks, Beijing, China)

6)      Perundingan Six Party Talks putaran keenam dilaksanakan pada bulan Februari 2007. Pada perundingan ini membicarakan tentang rencana denuklirisasi, anggota Six Party Talks memberikan batas waktu selama 6 hari kepada Korea Utara untuk membekukan program pengembangan nuklirnya dan pemberian dana Banco Delta Asia. Pada Juli 2007, Pyongyang melaksanakan program denuklirisasi nuklir dengan melucuti senjata-senjata nuklir di Yongbyon. Dan pada bulan Oktober Pyongyang setuju untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan bantuan dan konsesi diplomatik. (Jayshree Bajoria, 1 Juli 2009)

3 Oktober 2007, pada perundingan tahap kedua dikeluarkan dokumen Second-Phase Actions for The Implementation of The Joint Statement, di mana Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan mengmbangkan hubungan diplomatiknya.

(http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/6636560.html, Backgrounder : Major facts about six-party talks)

7)      Perundingan Six Party Talks putaran ketujuh dilaksanakan pada 18 Juli 2007.

8)      Perundingan Six Party Talks putaran kedelapan dilaksanakan pada 10 Juli 2008.

 

  1. 2.      Keterlibatan Indonesia Dalam Six Party Talks

Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan program Six Party Talks. Tindakan tersebut tentu menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memang memberikan perhatian langsung terhadap perundingan tersebut. Beberapa tindakan tersebut yaitu :

1)      Presiden RI menugaskan Utusan Khusus, Nana Sutresna, untuk melakukan kunjungagan ke Seoul, Pyongyang, Beijing, Tokyo, Washington DC dan New York pada tanggal 17-24 Januari 2004. Penugasan ini bertujuan untuk mendorong proses penyelesaian damai masalah nuklir Korea Utara melalui six-party talks. Dalam kunjungan tersebut utusan khusus menyampaikan surat yang dimandatkan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea , Roh Moo-hyun, dan Pemimpin Besar Rakyat Korea , Marsekal Kim Jong II. Kepedulian Indonesia atas isu nuklir ini menunjukkan sikap politik yang tegas bahwa penyelesaian damai persoalan senjata nuklir Korea Utara merupakan kondisi objektif yang diperlukan bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas dunia, termasuk kawasan Asia Timur. Utusan khusus tersebut membawa misi untuk memberikan dukungan Pemerintah Indonesia yang juga dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN dan Asean Regional Forum (ARF), atas proses perdamaian yang diselenggarakkan di Beijing. (Situs DEPLU, 13 Februari 2004)

2)      Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan bahwa Pemerintah RI mengusulkan diaktifkan lagi perundingan six party talks kepada Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, karena perundingan tersebut sudah lama vakum. Indonesia terus menyerukan agar perundingan six party talks yang vakum sejak September 2005 digalakkan kembali. Pengaktivan kembali perundingan itu bertujuan untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Indonesia berkepentingan untuk mendorong upaya-upaya penciptaan keamanaan di kawasan Asia Pasifik. Selama ini kita juga aktif mendorong proses dialog ke arah reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia. (Antara News, 17 Juli 2006)

3)      Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Y. Kristiarto Suryo Legowo, Pada hari Jumat, 20 April 2007, menyelenggarakan acara Press Briefing yang salah satu poinnya adalah peran Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah di Semenjung Korea. Indonesia mendukung upaya-upaya dialog/jalan damai yang telah ditempuh dalam six-party talks. Oleh sebab itu, Indonesia sangat menyambut baik hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam six-party talks pada bulan February 2007 yang lalu dan berharap agar butir-butir kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. (Situs DEPLU, 20 April 2007)

4)      Menlu RI, Marty Natalegawa, pada hari Senin, 30 Juli 2010 melakukan bilateral talks dengan Menlu Korea Utara, Ui Chun, di dalamnya sempat dibahas masalah six party talks. Marty Natalegawa mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mencoba memahami mengapa Korea Utara keluar dari perundingan six party talks berkaitan dengan masalah kritik internasional atas tes senjata misil nuklir korut. namun, kami tetap mencoba memaksa Korea Utara untuk kembali lagi ke meja perundingan. (CNN, 2 Agusutus 2010)

5)      Menlu RI, Marty Natalegawa, pada hari Selasa, 30 November 2010 menelepon Menlu China, Yang Jiechi, untuk menyatakan dukungan Indonesia atas tawaran China agar konflik di Kawasan Semenanjung Korea bisa diselesaikan melalui proses dialog dan diplomasi. (Kompas, 2 Desember 2010)

6)      Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene, mengatakan bahwa Indonesia sejak awal cepat bersikap terkait masalah ini, yang pada intinya selalu menekankan pada pentingnya penuntasan masalah melalui dialog dan diplomasi. (Kompas, 2 Desember 2010)

 

  1. 3.      Analisa Keterlibatan Indonesia Dalam Six Party Talks

Tujuan Indonesia terlibat dalam six party talks berupa pemberian dukungan dan kontribusi positif atas perundingan tersebut adalah Indonesia berupaya merealisasikan tujuan nasionalnya untuk menciptakan perdamaian dunia seperti yang disuratkan dalam pembukaan UUD 1945, selain itu Indonesia juga berupaya meraih national interest-nya.

  1. a.      National Interest

Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa :

“Diplomatic strategy should be motivated by national interest rather than by utopian and dangerous moralistic, legalistic, and ideological criteria…. equated national interest with the pursuit of state power, where power stand for anything that establishes and maintain control by one state over another…. and the residual meaning inherent in the concept of national interest is survival.”  (Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe, 1990 : 102-103)

Dari konsep national interest yang dijelaskan oleh Morgenthau tersebut, dapat disarikan bahwa national interest  adalah masalah power dan survival. Dan masalah survival Indonesia berkaitan dengan isu nuklir di Semananjung Korea adalah security dan kesejahteraan. Jadi, national interest Indonesia terlibat dalam six party talks adalah power, security dan kesejahteraan.

 

1)      Power

Secara lebih jelas Morgenthau menjelaskan mengenai power dalam  dalam teori national interest-nya. Ia menyebutkan bahwa:

In international politics, interest is defined in terms of power; interest defined as power is not endowed with a meaning that is fixed once and for all : the kind of interest determining political action depends on the political and cultural context within which foreign policy is formulated”. (Paul R. Viotti & Mark V. Kautti, 2010 : 52)

Dalam konsep tersebut power merupakan sesuatu yang dikejar oleh sebuah negara dalam politik internasional. Power tersebut bisa berupa pengaruh, kekuasaan dan kekuatan. Dengan demikian, bargaining position suatu negara di dunia internasional juga akan meningkat.

Begitu pula dengan Indonesia, keterlibatannya dalam isu nuklir di Semenanjung Korea merupakan upayanya untuk mengejar power. Upaya pengejaran power tersebut terlihat dalam keterlibatan Indonesia mendukung agenda six party talks. Dalam pemberian dukungan tersebut, Indonesia juga berkapasitas sebagai Ketua ASEAN dan ARF. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan regional power-nya di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia juga berupaya mengajak dan menghimbau Korea Utara untuk kembali lagi ke meja perundingan. Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, sempat melakukan bilateral talks dengan Menlu Korea Utara, Ui Chun untuk membahas hal tersebut. Hal ini juga merupakan upaya pengejaran persuasive power.[5]

Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan China pun turut memerhitungkan Indonesia dalam masalah penyelesaian masalah isu nuklir di Semenanjung Korea. Mereka meminta dukungan dan mengupayakan mengajak Korea Utara untuk kembali menyelesaikan isu nuklir dalam perundingan six party talks. Terlihat bahwa power dan bargaining position Indonesia semakin meningkat.

2)      Security

Barry Buzan mengungkapkan bahwa :

“The basic problem which underlies almost all interest in international relations is insecurity…. Insecurity is a problem stretches across all the levels of analysis from individual to global, and across a spectrum of sectors ranging from cultural and social, through economic and political, to military…. Insecurity may come from the international system as a whole, in forms such as threats to economic activity, or fears of nuclear holocaust…. The peace perspective is oriented towards solving the insecurity problem by removing its causes…. Thus the security view accepts the moral imperative against war, the need to con-centrate on harmonious relationships, and the need to concentrate on both individuals and the system as a whole…. These normally opposed views can be reconciled because security represents a broader behavioural motive than either power or peace, and because the security view of anarchy is both more comprehensive and more positive than the view through either power or peace.” (Barry Buzan, 1984 : 111-122)

Dari konsep tersebut tertulis bahwa masalah utama dalam hubungan internasional adalah insecurity. Dalam kasus ini yang menjadi penyebab permasalahan insecurity adalah adanya program dan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Krisis nuklir tersebut menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia dan negara-negara di kawasan Asia Timur khususnya.

Dalam peace perspective yang dikemukakan Buzan, untuk mengatasi masalah tersebut haruslah mengupayakan penyelesaian atas masalah yang menjadi penyebab insecurity tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak Korea Utara dalam perundingan six party talks. Tujuan yang hendak dicapai adalah Korea Utara mau melakukan denuklirisasi atas program dan pengembangan senjata nuklirnya.

Selama ini perudingan six party talks sudah sepuluh kali terselenggara. Namun, Korea Utara belum melakukan denuklirisasi secara penuh atas program dan pengembangan senjata nuklirnya. Hal ini tentu semakin menjadi ancaman jika ada negara lain yang ikut mengembangkan senjata nuklir sebagai upaya untuk mem-balancing Korea Utara.

Dalam Asia Pasific Security Outlook 2003, krisis nuklir ini menjadi ancaman besar bagi negara-negara di Asia Pasifik tak terkecuali Indonesia. Krisis nuklir ini juga menjadi ancaman eksternal Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai perhatian khusus terhadap dampak dari krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea.

Di lain pihak, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai akses langsung ke Negara Korea Utara. Hal ini tentu menjadi satu keuntungan dan kelebihan bagi Indonesia dibanding dengan Negara lain. Dengan akses langsung Indonesia ke Korea Utara, Indonesia bisa menjadi penengah antara Negara-negara six party talks dengan Korea Utara. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, dengan kedekatan ini Indonesia akan mengupayakan damai.

 

3)      Kesejahteraan

Opello dan Rosow (2004 : 6) menyebutkan bahwa :

“State more or less successfully managed in increasing prosperity and steady advances in the welfare of their subject populations. Public policies considered “socialistic” when initially proposed, such as social security, healthcare for the poor and aged, unemployment insurance, and the minimum wage.”

Dari konsep tersebut tergambar bahwa salah satu kepentingan dari sebuah Negara adalah mengupayakan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan untuk mencapai kepentingan ini merupakan sebuah kesuksesan bagi sebuah Negara. Sehingga pemerintah akan merumuskan kebijakan publik yang dapat mencapai tujuan tersebut.

Pernyataan tersebut tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tokoh ekonom Indonesia, Mubyarto. Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa system ekonomi nasional Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi ini sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Menurutnya syarat mutlak berjalannya system ekonomi adalah Negara harus berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. (Jurnal Ekonomi, September 2002)

Sekarang ini pusat perekonomian dunia sedang berpusat di kawasan Asia, terutama di kawasan Asia Timur. Tentu kawasan ini menjadi ladang yang bagus untuk mengejar kepentingan ekonomi. Sebuah negara harus melihat kesempatan ini sebagai upaya pemenuhan interestnya.

Dan selama ini Indonesia telah memanfaatkan momen itu dengan menjalin kerjasama ekonomi yang bernilai penting bagi perekonomian Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan. Nilai investasi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut terus meningkat. Tentu hal ini merupakan salah satu kepentingan Indonesia untuk berupaya stabil dan memerkuat diri dalam bidang ekonomi. Jika Indonesia dapat menstabilkan dan memerkuat perekonomiannya maka Indonesia akan mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Sehingga tercapailah national interest-nya.

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. 1.      Kesimpulan

Dari pembahasan masalah dalam makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Indonesia terlibat dalam six party talks yang berupa pemberian dukungan dan kontribusi positif atas perundingan tersebut adalah Indonesia berupaya merealisasikan tujuan nasionalnya untuk menciptakan perdamaian dunia seperti yang disuratkan dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu Indonesia juga berupaya meraih national interst-nya.  Di mana national interest tersebut berupa power dan survival. Dan upaya survival Indonesia terkait isu nuklir di Semenanjung Korea adalah security dan kesejahteraan.

 

 


[1] 1994 Agreed Framework merupakan perundingan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang diselenggarakan di Jenewa pada 21 Oktober 1994. Tujuan perundingan ini adalah untuk menegosiasikan tindakan-tindakan yang dapat diupayakan untuk mengatasi masalah nuklir di Semenanjung Korea. Di mana di dalam perundingan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan bahan bakar minyak dan membangun dua reaktor air ringan untuk Korea Utara dan Korea Utara berjanji untuk menghentikan program pengembangan plutoniumnya.

[2]   Non-Proliferasi Nuclear Treaty  merupakan sebuah kesepakatan antar Negara-negara yang mengusung prinsip-prinsip ; non-proliferasi nuklir, penggunaan senjata nuklir untuk tujuan damai, dan perlucutan senjata nuklir. Kelompok ini mulai disepakati sejak akhir 1957 dengan kerangka pemikiran yang berasal dari PBB sebagai norma perilaku internasional mengenai penggunaan senjata nuklir.

[3]   “Hostile” policy of  United States yang diterapkan kepada Korea Utara merupakan kebijakan yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Amerika menyatakan permusuhan kepada Korea Utara atas senjata nuklir yang dipergnakan. Tindakan ini akan diikuti oleh para sekutu Amerika. Tindakan permusuhan bisa berupa menghentikan bantuan dana, makanan dan energi.

[4]   1992 Joint Declaration of The Denuclirization of The Korean Peninsula merupakan sebuah perjanjian antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tanggal 19 Februari 1992. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua Negara tersebut untuk mengurangi bahaya perang nuklir melalui denuklirisasi. Dalam perjanjian tersebut disepakati enam perjanjian mengenai penggunaan nuklir.

[5]   Persuasive power is where A presents argument, appeals or exhortations to B, and B, after independently evaluating their content in light of his own values and goals, accept A’s communication as the basis of his own behavior, A has successfully persuaded B. (Dennis H. Wrong)

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Buku

Braun, Chaim and Christopher F. Chyba. (2004). International Security : “Proliferation Rings:New Challenges to the Nuclear Nonproliferation Regime.” Massachusetts : MIT Press.

Couloumbis, Theodore A. and James H. Wolfe. (1990). Introduction to International Relations Power and Justice. 4th ed. USA : Prentice Hall.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). Pengantar Studi Hubungan Internasional. New York : Oxford University.

Morrison, Charles E. (2003). Asia Pasific Security Outlook 2003. Japan : Kinokuniya Company Ltd.

Opello Jr, Walter C. and Stephen J. Rosow. (2004). The Nation-State and Global Order : A Historical Introduction to Contemporary Politics. 2nd ed. USA : Lynne Rienner Publisher.

Viotti, Paul R. and Mark V. Kautti. (2010). International Relations Theory. 4th ed. USA : Pearson Education Inc.

Wrong, Dennis H. (2002). Power Its Forms, Bases, and Uses. 3rd ed. USA : Transaction Publishers.

 

Jurnal

Mubyarto. Jurnal Ekonomi : “Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi.” 7 September 2002. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm. Didownload tanggal 16 Januari 2011 pukul 16.01 WIB.

Buzan, Barry.  Peace, Power, and Security : Contending Concepts in the Study of International Relations.” http://www.jstor.org/stable/423935. Didownload tanggal 9 Desember 2010 pukul 00.40 WIB.

Buzan, Barry. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century.” http://www.jstor.org/stable/2621945. Didownload tanggal 9 Desember 2010 pukul 00.40 WIB.

 

Internet

Aryani, Gusti Nur Cahya. “Di Balik Penundaan Kunjungan Yudhoyono ke Korea.” Antara News, 17 Juli 2006. http://www.antaranews.com/view/?i=1153126966&c=ART&s. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 10.38 WIB.

Bajoria, Jayshree.“The Six-Party Talks on North Korea’s Nuclear Program.” 1 Juli 2009. http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nuclear_program.html. Didownload tanggal 21 Desember 2010 pukul 14.45 WIB.

“China Hopes Indonesia Supporting Six-Party Talks.” Antara News, 11 Juni 2010. http://www.antaranews.com/en/news/1276249634/china-hopes-indonesia-supporting-six-party-talks. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 17.00 WIB.

“Fifth Round of Six-party Talks Open”. 9 September 2005. http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/fifth/t220786.htm. Didownload tanggal 15 Januari 2011 pukul 17.32WIB.

Kathy Quiano. “North Korea, Indonesia foreign ministers hold bilateral talks.” CNN, 2 Agustus 2010.http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/02/indonesia.north.korea.visit/index.html. Didownload tanggal 19 Desember 2010 pukul 13.40 WIB.

“Hasil Kunjungan Utusan Khusus Presiden Ri Ke Korea Selatan Dan Korea Utara, 6-13 Desember 2003 Serta Ke Tokyo, Washington Dc Dan New York, Tanggal 17-29 Januari 2004.” Situs Deplu, 13 Februari 2004. http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=36 Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 17.09 WIB.

“Indonesia Warns North Korea Over Rising Tensions.” http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-warns-north-korea-over-rising-tensions/389005. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 10.47 WIB.

“Joint Declaration On The Denuclearization Of The Korean Peninsula”. 19 Februari 1992. http://www.fas.org/news/dprk/1992/920219-D4129.htm. Didownload tanggal 17 Januari 2011 pukul 16.30 WIB.

Kang Sok Ju and Robert L. Gallucci. International Atomic Energy Agency : “Agreed Framework of 21 October 1994 Between The United States of America and The Democratic People’s Republic of Korea.” 2 November 1994. http://www.armscontrol.org/documents/af. Didownload tanggal 14 Januari 2011 pukul 20.41 WIB.

Mun Do Huh. “Viewpoint : Breaking The Deadlock At The Six Party Talks.” 1 Agustus 2005. http://www.tparents.org/Library/Unification/Talks/Huh/Huh-050801.htm. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 16.33 WIB.

Nugraha, Fajar. Menlu: Masalah Korea Perlu Pembahasan Enam Negara.” Okezone, 27 November 2010.http://international.okezone.com/read/2010/11/27/18/397631/menlu-masalah-korea-perlu-pembahasan-enam-negara. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 10.49 WIB.

“Pernyataan Pemerintah Indonesia Atas Uji Coba Nuklir Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK).” Situs DEPLU, 9 Oktober 2006. http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=337. Didownload tanggal 19 Desember 2010 pukul 13.37 WIB.

“Pokok-pokok Press Briefing Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI Y. Kristiarto Suryo Legowo.” Situs Deplu, 20 April 2007. http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=55. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 16.23 WIB.

“Prajurit Korut Ingin Berdamai.” Kompas, 2 Desember 2010. http://m.kompas.com/news/read/data/2010.12.02.03041984. Didownload tanggal 19 Desember 2010 pukul 11.53 WIB.

Saputra, Andi. “Perang Korea Utara-Korea Selatan, Pemerintah RI Usul Forum Six Party Talks Diaktifkan Kembali.” Detiknews, 24 November 2010. http://www.detiknews.com/read/2010/11/24/165020/1501508/10/pemerintah-ri-usul-forum-six-party-talks-diaktifkan-kembali?n991102605. Didownload tanggal 19 Desember 2010 pukul 11.58 WIB.

“Sinyal Perdamaian Dari Korea Utara .”  VOI, 6 Desember 2010. http://id.voi.co.id/fitur/voi-bunga-rampai/7101-sinyal-perdamaian-dari-korea-utara.html. Didownload tanggal 19 Desember 2010 pukul 12.36 WIB.

“Six-Party Talks, Beijing, China.” http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 11.58 WIB.

Strother, Jason. “Six Party Talks to Resume.” 28 Juni 2008. http://www.asiacalling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=851%3Asix-party-talks-to-resume&catid=100%3Asouth-korea&Itemid=378&lang=in. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 16.41 WIB.

Sun  Ru. “Importance of Six Party Talks.” English.news.cn, 5 November 2010. http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-11/05/c_13592326.htm. Didownload tanggal 21 Desember 2010 pukul 14.44 WIB.

Supriyono, Arif dan Wulan Tunjung Palupi. Indonesia-Korut Sepakat Tingkatkan Hubungan Bilateral.” Republika, 2 Agustus 2010. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/08/02/127959-indonesiakorut-sepakat-tingkatkan-hubungan-bilateral. Didownload tanggal 18 Desember 2010 pukul 17.59 WIB.

“The Second Round of the Six-Party Talks (Overview and Evaluation)”. Maret 2004. http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0402.html. Didownload tanggal 18 Januari 2011 pukul 20.24 WIB.

“Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues.” http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html. Didownload tanggal 18 Januari 2011 pukul 20.24 WIB.

“US Hostile Policy Toward DPRK Slammed.” Korea News Services (KNS). http://www.kcna.co.jp/item/2010/201007/news30/20100730-02ee.html. Didownload tanggal 17 Januari 2011 pukul 16.29 WIB.

Xinhua News Agency : “4th Round of Six-Party Talks Ends.” 19 September 2005. http://www.china.org.cn/english/2005/Sep/142661.htm. Didownload tanggal 15 Januari 2011 pukul 17.43 WIB.

Xinhua News Agency : “Backgrounder : Major Facts About Six-Party Talks.” 14 April 2009. http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/6636560.html. Didownload tanggal 16 Januari 2011 pukul 08.07 WIB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: