Peran Internasional Jepang dalam Non-Proliferasi Nuklir

Sebelum terjadinya insiden pemboman atas kota Nagasaki dan Hirosima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, militer Jepang dikenal sebagai militer yang paling militan dalam sejarah peperangan dan memiliki persenjaataan yang canggih. Kekuasaan politiknya pun dikuasai oleh Kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa-dewi. Namun, setelah terjadi insiden tersebut sistem militer dan politik Jepang berubah secara mendasar.

Pasca insiden pemboman tersebut, Amerika Serikat dengan segera melucuti segala persenjataan Jepang, dengan demikian Jepang menjadi lumpuh dalam bidang militer. Dan berkaitan dengan Konstitusi 1947 pasal 3, di mana Jepang tidak boleh menggunakan kekuatan militer karena akan menjadi ancaman dan ancaman keamanan internasional, maka Amerika Serikat dengan sengaja menyetting agar kekuatan militer Jepang tidak bangkit kembali.

Dalam sistem politik, kekuasan Kaisar dilucuti dan berubah menjadi demokrasi parlementer. Kedaulatan berpindah ke tangan rakyat dan dikendalikan oleh partai politik. Kaisar hanya menjadi simbol pemersatu.

Atas latar belakang sejarah tersebut, Jepang juga merasakan kekhawatiran atas ancaman senajata nuklir yang bisa saja terulang kembali terlebih lagi negara-negara di kawasan Asia Timur melakukan pengembangan atas senjata nuklir, seperti China, Korea Utara dan Korea Selatan. Jelas hal ini menjadi ancaman besar bagi Jepang. Dengan demikian Jepang menjadi salah satu negara yang mendukung kebijakan Arms Control and Disarmament.

Jepang sekarang menjadi negara yang menganut perdamain, padahal jika melihat sejarahnya terdahulu, Jepang memiliki kebijakan politik yang keras, tidak merasa takut terhadap negara mana pun. Pada saat ini Jepang lebih menekankan kebijakan politiknya melalui diplomasi.

Pengalaman buruk Jepang atas inseiden pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat mata dunia internasional menyadari akan bahaya dan ancaman yang amat besar atas penggunaan senjata nuklir. Dengan demikian diinisiasikan beberapa perjanjian terkait persenjataan nuklir. Pada bulan Juni 1991 Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Strategic Arms Reduction Treaty (START) ada pula perjanjian Intermediate Nuclear Forces (INF).

Dengan ditandantanganinya perjanjian tersebut maka negara-negara di seluruh dunia harus mengurangi senjata nuklir. Tentunya Jepang sangat mendukung upaya-upaya tersebut. Selain itu, Jepang juga mengikuti perjanjian-perjanjian lain yang serupa seperti Non-Proliferasi nuclear Treaty (NPT), International Atomic Energy Agency dan (IAEA) Six Party Talks.

Jepang berupaya untuk mewujudkan perdamaian dunia dan aman bebas dari senjata nuklir, Jepang gencar untuk mengarahkan masyarakat internasional untuk melakukan non-proliferasi nuclear secara progresif. Sejak tahun 1994, Jepang telah menyerahkan konsep resolusi pelucutan senjata nuklir kepada Dewan Umum PBB. Pada tahun 2003, wakil tetap Jepand dalam PBB mengetuai konferensi pelucutan senjata. Pada 10 Desember 2004, Jepang berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian dunia.

Disarikan dari Skripsi-tesis.com

Kebijakan Jepang dalam Arms Control and Disarmament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: